Budaya,
Budaya dan Politik
Posted Unknown
Published Senin, 22 April 2013
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu
masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi
negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan
yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya
politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu
masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk
masyarakat seluruhnya.
Bagian-bagian Budaya Politik
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :
1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)
Tipe Budaya Politik
1.
Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi
politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di
katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat
dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki
perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya
politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat
pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik
yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang
biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat
politis, ekonomis atau religius.
2. Budaya
politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang
bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi
masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan
subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap
pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat
pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan
kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para
subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di
arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik
yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka.
Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang
memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan
kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
3.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan
kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan
opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu
bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki
pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara
umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta
penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang
berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang
aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka
terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Budaya politik yang berkembang di indonesia == Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya haruus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :
a. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
b. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
c. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
d. kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Budaya Politik Indonesia
a. Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat
Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya
bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari
adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat
kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis
yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan
sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa
dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya,
rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'.
Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara
lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
b. Kecendrungan Patronage
Pola
hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di
Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan
politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di
kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas
daripada menggali dukungn dari basisnya.
c. Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah
adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat
neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat
modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih
memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
a) Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
b) Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
c)
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang
mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
d)
Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan
atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan
penampilan.
0 komentar
Komentar Anda